Sekjen DPR: Perkuat Kolaborasi dengan Masyarakat Digital, Dukung Open Parliament Indonesia

21-11-2024 / SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, dalam foto bersama usai mengikuti acara Lokakarya Akamsi Jawa Barat (Aksi Kreator Masa Kini) di Imah Seniman, Bandung. Foto: Andri/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menegaskan pentingnya kolaborasi antara DPR RI dan masyarakat digital dalam memperkuat transparansi dan inklusivitas parlemen melalui acara Lokakarya Akamsi Jawa Barat (Aksi Kreator Masa Kini). Kegiatan yang berlangsung di Imah Seniman, Bandung ini bertujuan untuk mendukung inisiatif Open Parliament Indonesia dengan melibatkan komunitas kreatif untuk menciptakan narasi positif dan edukatif.

 

Dalam sambutannya, Indra menyampaikan bahwa acara ini menjadi jembatan penting untuk mempererat hubungan antara DPR RI dan masyarakat digital. Menurutnya, kolaborasi semacam ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi mengenai kinerja DPR, tetapi juga membuka ruang diskusi yang produktif.

 

"Kolaborasi ini sangat diperlukan, karena banyak informasi tentang kinerja DPR yang belum tersampaikan secara baik kepada publik. Melalui interaksi seperti ini, kami bisa menjawab berbagai hal yang belum jelas sekaligus melawan hoaks," ungkap Indra.

 

Dalam sesi wawancara, Indra mengungkapkan bahwa salah satu catatan penting dari acara ini adalah bagaimana DPR RI dapat lebih proaktif mendekati komunitas digital yang memiliki perhatian besar pada isu-isu sosial, termasuk melawan hoaks dan menyampaikan gambaran objektif tentang kinerja lembaga negara.

 

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk jemput bola ke masyarakat digital, agar mereka mengetahui secara persis apa saja yang dilakukan oleh DPR, baik dari sisi pengawasan, legislasi, maupun anggaran. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan akurat," katanya.

 

Indra juga menekankan bahwa DPR RI telah menyediakan berbagai kanal informasi, seperti TV Parlemen dan media sosial resmi. Namun, ia mengakui bahwa forum interaktif seperti Lokakarya Akamsi memberikan peluang untuk mengklarifikasi isu-isu yang mungkin belum tersampaikan secara jelas.

 

Terkait dengan agenda Open Parliament Indonesia, Indra menjelaskan bahwa konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diwujudkan melalui langkah konkret. Salah satunya adalah menjalin komunikasi langsung dengan komunitas digital untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang fungsi-fungsi DPR.

 

"Open Parliament bukan hanya terminologi, tetapi juga mencakup berbagai upaya konkret untuk mendekatkan DPR kepada masyarakat. Melalui interaksi ini, kita dapat berdiskusi tentang fungsi utama DPR, seperti pengawasan, legislasi, dan anggaran, yang selama ini mungkin kurang dipahami secara mendalam oleh publik," jelas Indra.

 

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 60 content creator, influencer, dan blogger dari Jawa Barat yang memiliki rekam jejak positif dalam menyebarkan narasi edukatif. Para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang DPR RI, tetapi juga dilibatkan dalam diskusi dan kolaborasi untuk menciptakan sinergi yang lebih baik.

 

"Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan dan merawat kolaborasi ini, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas apa yang dilakukan oleh DPR dan merasa menjadi bagian dari proses demokrasi yang dijalankan," tutup Indra.

 

Melalui acara seperti Lokakarya Akamsi, DPR RI berharap dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat digital, mendukung transparansi parlemen, dan menciptakan ruang publik yang lebih inklusif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. (ssb/aha)

BERITA TERKAIT
Habiburokhman: RUU KUHAP Cegah Kesenjangan Perlindungan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Komisi III DPR RI sedang bekerja untuk menyusun sekaligus memperbaharui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum...
Gelar Konsultasi Publik, BK DPR RI Pastikan RUU KUHAP Jadi Hukum Acara Pidana yang Adil dan Transparan
23-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Keahlian (BK) DPR RI bersama Komisi III DPR RI konsisten melangkah maju menyusun Rancangan Undang-Undang Tentang...
Gelar Pengarahan, Sekjen DPR Harap PPPK Pahami Status dan Fungsi untuk Kemajuan Organisasi
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara “Pengarahan dan Sosialisasi Pimpinan...
Perdana Sepanjang Sejarah, Setjen DPR RI Hadirkan Juru Bahasa Isyarat di Rapat Paripurna
21-01-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ada yang menarik dari gelaran Pembukaan Paripurna Masa Persidangan ke II Tahun sidang 2024-2025, Selasa, 21 Januari...